Wono Harjo, [03-06-25] – 

Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) Kampung Wono Harjo melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Tahap I Tahun Anggaran 2025. Kegiatan ini berlangsung di sejumlah titik lokasi pembangunan fisik di wilayah kampung serta menyasar pelaksanaan kegiatan non-fisik yang telah dijalankan pada tahap anggaran awal tahun ini.

Ketua BPK Kampung Wono Harjo, Edi Purwanto, memimpin langsung kegiatan Monev bersama jajaran anggota BPK. Hadir dalam kegiatan tersebut Sekertaris Kampung Wono Harjo beserta perangkat kampung, serta Pendamping Desa yang turut melakukan pendampingan teknis selama proses pemantauan berlangsung.

Fokus Pengawasan Fisik dan Non-Fisik

Dalam pelaksanaannya, Monev mencakup dua aspek penting, yaitu kegiatan non-fisik dan fisik. Pada aspek non-fisik, BPK melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pelaksanaan, administrasi penggunaan anggaran, serta mekanisme pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program.

Sementara pada aspek fisik, tim BPK bersama pihak kampung dan pendamping desa meninjau langsung progres beberapa proyek pembangunan yang didanai dari APBK Tahap I. Adapun proyek fisik yang dimonitor meliputi:

1. Pembangunan Rabat Beton di Dusun 4 RT 09, yang bertujuan meningkatkan aksesibilitas jalan lingkungan dan menunjang mobilitas warga.

2. Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) di Bendungan Dusun 4 RT 10, yang berfungsi mencegah longsor serta menjaga kestabilan lahan sekitar bendungan.

3. Pemasangan Siring (saluran drainase) di Dusun 2 RT 04, sebagai langkah pengendalian banjir lokal dan memperlancar aliran air hujan.

4. Pembangunan Gorong-Gorong di Dusun 2 RT 04, untuk mendukung sistem drainase terpadu dan menghindari genangan air di musim hujan.

Ketua BPK Edi Purwanto menegaskan bahwa kegiatan Monev ini adalah bentuk nyata komitmen BPK dalam menjalankan fungsi pengawasan sesuai amanat Undang-Undang.

“Pengawasan oleh BPK adalah bagian integral dari tata kelola pemerintahan kampung yang baik. Kami ingin memastikan bahwa penggunaan dana APBK benar-benar dijalankan secara transparan, partisipatif, dan akuntabel. Selain itu, kualitas hasil pembangunan fisik harus sesuai dengan perencanaan dan spesifikasi teknis yang telah disepakati,” ujar Edi.

Kegiatan Monev juga menjadi ajang evaluasi bersama antara pemerintah kampung, BPK, dan pendamping desa untuk meninjau apakah kegiatan yang telah dilaksanakan mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Hal ini dinilai penting untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan kampung, mulai dari musyawarah perencanaan hingga pelaksanaan dan pengawasan.

Kepala Kampung Wono Harjo dalam keterangannya menyampaikan bahwa ia menyambut baik inisiatif BPK dalam melakukan Monev sebagai bentuk sinergi antara lembaga kampung.

“Kami mengapresiasi BPK atas perannya dalam mendampingi dan mengawasi jalannya pembangunan. Kami berharap dengan adanya Monev ini, semua kegiatan bisa dilaksanakan secara tertib, dan hasilnya benar-benar bisa dirasakan oleh warga,” ucapnya.

Dalam pelaksanaan Monev, Pendamping Desa turut memberikan penilaian dan masukan, baik dari sisi administrasi maupun teknis pelaksanaan proyek.

Pendamping Desa Kecamatan, yang hadir dalam kegiatan tersebut, mengatakan bahwa keterlibatan BPK dalam pengawasan menjadi contoh praktik pemerintahan kampung yang sehat.

“Kegiatan Monev seperti ini sangat penting, tidak hanya untuk memastikan bahwa fisik bangunan sesuai spesifikasi, tapi juga untuk meningkatkan kapasitas lembaga kampung dalam melakukan evaluasi. Kami melihat Wono Harjo sudah berada di jalur yang baik,” ujar [Nama Pendamping Desa, jika ada, bisa diisi kemudian], Pendamping Desa Kecamatan.

Ia juga menambahkan bahwa ke depan, sinergi antara pemerintah kampung, BPK, dan masyarakat harus semakin diperkuat.

“Kalau seluruh komponen kampung bisa duduk bersama seperti ini dalam setiap evaluasi, hasilnya akan sangat positif. Kami sebagai pendamping siap membantu, baik dari sisi perencanaan, pelaporan, maupun pengawasan teknis,” imbuhnya.

Dengan selesainya kegiatan Monitoring dan Evaluasi APBK Tahap I ini, diharapkan pemerintah kampung dapat mengambil catatan penting sebagai dasar untuk pelaksanaan tahap selanjutnya. Selain itu, hasil Monev ini akan dijadikan bahan pertimbangan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan program dan efisiensi penggunaan anggaran.

BPK Kampung Wono Harjo menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan fungsi kontrol dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan kampung demi mewujudkan kampung yang maju, mandiri, dan berdaya saing melalui tata kelola pemerintahan yang baik, jujur, dan transparan.

admin142007...